BKPSDM Asahan, KEMENPAN-RB. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, pemerintah kini sedang mengebut penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk dengan meminta masukan dari Komisi II DPR RI. Ada lima pokok yang akan tertuang dalam RPP tersebut, dari perencanaan pengadaan ASN hingga sistem penghargaan bagi ASN yang berkinerja baik.
Menteri Anas menjelaskan, pengajuan izin Prakarsa kepada Presiden Joko Widodo terkait RPP ini telah dikirim pada 29 Desember 2023. Total pasal yang diajukan untuk izin Prakarsa sejumlah 327 pasal dan harus sudah terbit pada bulan April 2024.
Ada sejumlah pokok atau hal strategis yang diatur RPP tersebut, Pokok pertama adalah perencanaan dan pengadaan ASN, termasuk penataan tenaga non-ASN. RPP Manajemen ASN memuat fleksibilitas sistem perencanaan dan pengadaan CASN termasuk didalamnya mengatur terkait penyelesaian penataan tenaga non-ASN berdasarkan data BKN sampai dengan Desember 2024 dimana Pengadaan ASN nantinya dilakukan dengan metode nasional maupun mandiri yang terdiri atas Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pelaksana (JP) dan Jabatan Khusus membutuhkan keahlian tertentu seperti dokter spesialis, programmer, serta peneliti.
Pokok kedua adalah simplifikasi jabatan ASN. Jabatan ASN hanya terbagi atas jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi, administrator, dan pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana. Dalam jabatan di instansi sipil bisa diduduki oleh anggota TNI dan Polri, juga sebaliknya. Jabatan ASN di instansi pusat yang dapat diisi oleh anggota TNI dan Polri ditetapkan oleh Menteri PANRB.
Pokok ketiga adalah digitalisasi manajemen ASN. RPP ini akan mendorong perubahan pola pikir dan penerapan platform digital bagi ASN. Platform manajemen ASN ini berlaku secara nasional dan digunakan oleh seluruh instansi. Digitalisasi ini mendorong integrasi dan interoperabilitas layanan manajemen berbasis teknologi digital.
Pokok selanjutnya yang dibahas dalam RPP ini adalah pengelolaan kinerja. Evaluasi kinerja pegawai dilaksanakan mengacu pada capaian organisasi. Menteri Anas menjelaskan, pengelolaan kinerja menekankan pada dialog kinerja pimpinan dengan pegawai, serta sebagai dasar pengembangan karier dan pemberian penghargaan.
Terakhir, RPP ini mencantumkan sistem penghargaan dan pengakuan. RPP ini memberi kemudahan akses belajar bagi ASN. “Pengembangan karier berbasis mobilitas talenta,” ujar Menteri Anas. Penyusunan RPP ini sekaligus meformulasi system penggajian ASN.
Sumber Berita: Pemerintah Kebut Regulasi Manajemen ASN, Atur Fleksibilitas Rekrutmen CASN sampai Simplifikasi Jabatan
